Peluang dan Tantangan NTB Menghadapi Era Globalisasi

Globalisasi bukanlah sesuatu yang baru. Semangat pencerahan Eropa di abad pertengahan yang mendorong pencarian dunia baru bisa dikategorikan sebagai globalisasi. Revolusi industri dan transportasi di abad 18 juga merupakan pendorong tren globalisasi. Yang membedakannya dengan arus globalisasi yang terjadi belakangan ini adalah kecepatan dan jangkauannya.

Chia (2001) mendeskripsikan arus globalisasi yang terjadi belakangan ini sebagai sebuah fenomena teknologi, ekonomi, sosial, politik dan budaya sekaligus. Globalisasi didorong oleh kemajuan teknologi, khususnya di bidang komunikasi dan transportasi dan komunikasi. Implementasinya terjadi di bidang ekonomi, diawali oleh perdagangan barang, jasa dan faktor produksi, dan kemudian diikuti oleh integrasi ekonomi suatu negara yang makin dalam.

Selanjutnya, interaksi dan transaksi antar individu dari negara-negara yang berbeda akan menghasilkan konsekuensi politik, sosial dan budaya. Ini juga yang tidak terelakkan oleh kita di Indonesia. Sebagai bagian dari komunitas global, bangsa Indonesia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa apa yang terjadi di pekarangan kita tidak terlepas dari dinamika global. Konjungtur ekonomi, perubahan tatanan sosial-politik-ekonomi internasional akan berdampak pada perkembangan di dalam negeri. Sebaliknya, kita juga tidak bisa menafikan bahwa kejadian-kejadian di dalam negeri akan mempengaruhi, atau setidaknya disorot oleh dunia luar.

Seiring perkembangan globalisasi, harapan dan kecemasan muncul berkenaan dengan gelombang globalisasi sebagai suatu kekuatan sosial-politik-ekonomi pada abad 21. Satu penjelasan atas sikap demikian adalah persepsi bahwa dunia yang makin terbawa arus globalisasi selalu membawa keuntungan bagi satu pihak dan kerugian bagi pihak lain. Dari perspektif optimis, globalisasi menjanjikan banyak peluang dan harapan bagi masyarakat dan negara-negara sedang berkembang untuk mengejar ketertinggalannya dalam pembangunan bidang ekonomi dan sosial terhadap negara-negara maju. Beberapa data empiris memang menunjukkan bahwa negara-negara sedang berkembang yang terlibat secara aktif dalam globalisasi cenderung mengalami kenaikan taraf hidup yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara yang relatif tertutup terhadap perekonomian dunia. Sementara itu dari perspektif pesimis, globalisasi merupakan hantu yang sangat menakutkan, karena globalisasi hanya akan menghasilkan sedikit pemenang dan sejumlah besar pecundang. Para calon pemenangnya adalah negara-negara industri maju, perusahaan-perusahaan multinasional dan kelas profesional, sedangkan para calon pencundangnya adalah sejumlah besar negara-negara sedang berkembang, usaha-usaha skala kecil dan menengah serta kelas buruh.

Sedangkan dalam konteks pembentukan sikap dan identitas global Habermas memformulasikan tri-party identity. Identitas pertama adalah “lokalisasi”. Dalam ruang identitas ini, manusia cenderung menyempit dan menjauh dari hiruk pikuk daya global. Manusia terjebak dalam identitas nasionalisme dan rasa ke-agama-an yang sempit dan cenderung menolak apa pun yang berasal dari luar. Meneguhkan identitas diri tanpa mau kompromi dengan dunia di luar dirinya. Pada titik ekstrim, hal ini mengakibatkan sebuah resistensi politik dan kultural dalam beberapa bentuk mengatasnamakan “jihad” yang dilihat sebagai dorongan parokial yang didorong oleh etnonasionalisme atau fundamentalisme agama, penyalahgunaan makna jihad untuk menjustifikasi tindakan kekerasan misalnya, dilihat sebagai bentuk resistensi politik dan kultural yang mewakili sisi gelap partikularisme kultural.untuk menolak dan menyingkirkan kekuatan homogenisasi Barat dimanapun ia berada. Habermas melihat contoh ini pada kasus 9/11. Identitas kedua adalah “globalisasi”. Dalam identitas ini manusia telah melakukan post-nationalitas bahkan post-etnisitas, dimana identitas agama, etnis atau kebangsaan tidak penting lagi. Dimana manusia lebih memilih menjadi warga negara global. Identitas ini cenderung tercerabut dari identitas akar. Identitas ketiga adalah “glokalisasi”. Di sini manusia memilih untuk melakukan transaksi dan adopsi dan kadang penolakan dalam perjumpaan dengan dunia luar. Identitas yang ketiga ini adalah identitas yang mencoba meng-kompromi-kan realitas dasar dan luar dari dalam dirinya. Apa yang ada di dunia global di masukkan dalam dunia lokal. Dan sebaliknya, apa yang ada dalam realitas lokal dimasukkan dalam dunia global. Dalam identitas ini terjadi proses aktif dalam perjalanan dari horizon satu ke yang lainnya.

Sejalan dengan globalisasi, bangsa Indonesia menghadapi makin banyak isu dan masalah yang berdimensi universal. Kita sekarang, makin akrab dengan isu-isu seputar lingkungan, demokratisasi, HAM, kesetaraan jender, dan belakangan ini juga terorisme. Selain itu banyak tindak kejahatan yang melewati batas negara (transnational crime) seperti penangkapan ikal legal, pencucian uanag serta perdagangan senjata dan manusia.

Konsekuensinya, kita tidak bisa menyikapi isu-isu tersebut dalam kerangka berpikir ’pintu tertutup’. Perkembangan memaksa kita untuk menerima bahwa cara-cara kita mengatasi masalah-masalah universal selalu menjadi sorotan dari dunia luar. Dengan menjadi isu universal, masyarakat internasional akan bereaksi terhadap pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, represi politik, bahkan hal-hal yang tadinya dianggap merupakan wilayah ’domestik’ seperti hak perempuan serta kekerasan dalam rumah tangga. Di sisi lain, kita pun memiliki kepentingan untuk bekerja sama dengan negara lain untuk mengatasi kejahatan antar negara, seperti persoalan dengan Singapura untuk mengekstradisi korupto Indonesia, kerjasama dengan polisi perairan Malaysia untuk mencegah pencurian ikan, dan meminta pemerintah Swiss untuk membantu membuka akses atas rekening pelaku korupsi.

Sulit untuk menentukan suatu batas tegas mengenai kapan sebenarnya Indonesia ikut serta dalam globalisasi. Tetapi jika yang dijadika acuan adalah integrasi yang makin tinggi terhadap ekonomi dunia, maka bisa dikatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dlam globalisasi dimulai pada dekade ’80an. Sama seperti negara-negara Asia Tenggara yang lain, proses memasuki globalisasi di Indonesia lebih banyak didorong oleh pemerintah. Adalah pemerintah, bukan sektor bisnis swasta, yang mengambil inisiatif untuk mengintegrasikan diri dengan ekonomi global. Pelaku bisnis swasta di dalam negeri justru cenderung merasa tidak siap untuk memasuki globalisasi.

Pemerintah Indonesia dan tetangga-tetangganya di Asia Tenggara memandang globalisasi lebih sebagai sebuah fenomena ekonomi. Implikasinya, fokus perhatian pemerintah yang utama adalah kebijakan ekonomi. Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi ditandai oleh serangkaian kebijakan diarahkan untuk membuka ekonomi domestik dalam rangka memperluas serta memperdalam integrasi dengan pasar internasional.Dalam sepuluh tahun terakhir ini, kondisi global ditandai oleh dua momentum yang penting. Pertama, krisis ekonomi dan finansial di Asia Tenggara dan dampak globalnya. Di beberapa tempat, krisis tersebut bahakan meluas menjadi krisis sosial-politik. Kedua, isu perang melawan terorisme beserta berbagai implikasinya.

Ada sebuah benag merah yang mengaitkan kedua momentum tersebut. Apa yang terjadi ’diluar sana’ akan membawa dampak pada pekarangan rumah kita. Sebaliknya apa yang terjadi ’di sini’ juga akan membawa berbagai implikasi di negara-negara lain. Namun ironisnya, banyak negara di dunia, khususnya di kawasan Asia Timur, belum sepenuhnya menyadari hal ini. Banyak pemerintah di negara-negara ini masih melihat perkembangan secara sepihak dan terpisah, atau dalam perspektif yang ’melihat ke dalam’. Ada kecenderungan untuk menganggap bahwa ”apa yang terjadi di pekarangan adalah urusan kami”.

Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai sub-sistem dari Indonesia tak sedikit pula terkena imbas dari globalisasi yang selama ini lemah dalam hal kebijakan politik dan ekonomi ’dipaksa’ pula bersaing dengan wilayah-wilayah negara lain. Dalam hal sumber daya manusia, terang saja masih kalah karena pembangunan pendidikan yang optimal belum lama dilakukan, sementara daerah-daerah lain sudah terbangun sejak awal.

Otonomi Daerah sebagai Modal

Untuk masuk dalam dunia global diperlukan kekuatan-kekuatan dasar agar kita memiliki bargaining position yang kuat pula. Kekuatan-kekuatan dasar itulah yang dijadikan sebagai faktor kekuatan dalam menghadapi pertarungan di era globalisasi. Kelemahan selama ini adalah bahwa tidak banyak bisa berbuat sebagai sub-negara Indonesia. Selama puluhan tahun orang-orang di propinsi NTB hanya berada pada posisi menerima kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, dan tidak bisa membuat kebijakan-kebijakan berdasarkan pengetahuan kondisi sendiri, atau membuat kebijakan-kebijakan bagi kemaslahatan masyarakat NTB.Dengan berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah, kesempatan cukup luas bagi daerah untuk mengatur dirinya sendiri, maka hal itu dimungkinkan untuk menjadi modal menghadapi realitas yang ada.

Sisi lain yang cukup penting dari peristiwa otonomi daerah ini adalah Pemerintah Propinsi NTB dapat membuat kebijakan-kebijakan politik, dan ekonomi yang mengarah pada kemaslahatan masyarakat NTB. Peluang membuat kebijakan sendiri ini menjadi sangat penting juga dalam konteks membangun kerjasama internasional secara mandiri untuk tujuan pembangunan yang lebih mensejahterakan. Jika Propinsi NTB dapat memiliki kehidupan dan sumberdaya manusia yang baik, maka sergapan gelombang globalisasi dapat mereka tahan dan mereka mainkan dengan bagus.

Otonomi, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, merupakan jalan awal yang bagus dalam menciptakan kemandirian, dan membangun peran dan kerjasama internasional bagi daerah-daerah, seperti yang kita lihat pada sejumlah negara federal seperti Amerika Serikat, Malaysia, dan sebagainya. Untuk itu otonomi menjadi sesuatu yang harus dikembangkan dengan lebih baik.

Mengedepankan Kekuatan

Terlepas dari perlu dilakukannya otonomi daerah dan proteksi bagi masyarakat NTB dalam menghadapi era globalisasi, kita harus menyiapkan elemen-elemen pendukung yang ada untuk menjadi kekuatan. Kekuatan dasar dan pendukung yang bisa digunakan untuk mengembangkan NTB sekaligus sebagai instrumen untuk masuk dalam dunia global baik itu kekuatan nyata maupun kekuatan yang tidak nyata. Kekuatan dasar antara lain: Sumberdaya alam dan potensi sebagai daerah parisiwata internasional. Dapat dikatakan NTB, memiliki kekayaan alam yang cukup besar dan menjadi icon daerah pariwisata internasional terdepan di Indonesia setelah Bali, meskipun perlu satu inovasi dan kreatifitas lebih tinggi lagi untuk megembangkan sumberdaya alam dan potensi-potensi pariwisata yang telah ada. Sumber daya dan potensi pariwisata bisa menjadi instrumen untuk masuk dalam dunia global, karena dalam hubungan, baik itu antar daerah, maupun antar negara selalu selalu didasarkan pada hubungan kepentingan yang saling menguntungkan. Alasan-berikutnya, karena untuk masuk dalam dunia global, diperlukan kekuatan standar, dan yang paling utama adalah sumber-sumber yang dapat memberikan peluang kemakmuran dan memperkuat posisi tawar dalam berhubungan dengan daerah atau negara lain.

Adapun elemen-elemen pendukung penting yang secara terus menerus harus dimantapkan, dalam hal ini oleh Pemerintah Daerah, unsur-unsur pimpinan masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Paling tidak ada beberapa hal utama yang harus menjadi perhatian:

Pertama, Sumberdaya Manusia. Sumber manusia yang baik merupakan elemen utama dan terpenting. Untuk itu, pengembangan sumberdaya manusia menjadi suatu kewajiban dalam menghadapi persaingan global. Kemajuan dan daya tahan suatu masyarakat tidaklah bergantung pada kuantitas, tapi lebih kepada kualitas penduduk. Kualitas penduduk berhubungan langsung dengan kemampuan suatu daerah dalam mengelola potensi daerah yang mereka miliki. Dalam hal ini, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia NTB harus dilakukan secara baik dan terarah, melalui peningkatan mutu pendidikan di NTB. Tentu saja hal ini sangat ditentukan oleh kebijakan pendidikan yang ada.

Kedua, Kualitas Pemimpin. Tidak perlu diragukan bahwa kebesaran atau ketidakcakapan, kebijaksanaan atau ketidakarifan, keefektifan atau ketidakmampuan dalam kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kekuatan atau power yang dimiliki oleh suatu daerah. Karena pemimpin merupakan suatu variabel penting, maka dalam menghadapi globalisasi, masyarakat NTB memerlukan sosok pemimpin yang baik dari kalangan masyarakat NTB, memiliki kapabilitas, kredibel, dan memiliki kepribadian yang baik.

Ketiga, Efisiensi Organisasi-Birokrasi. Dalam menghadapi dunia global yang serba cepat dan tepat guna, kebiasaan birokrasi seperti yang lalu harus segera dibenahai. Perlu segera dibentuk birokrasi yang efisien yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan, terutama dalam hal menyangkut hubungan dengan dunia luar.

Keempat, Semangat Kebersamaan dan Persatuan Masyarakat. Adapaun dan sebesar apapun kekuatan-kekuatan yang ada, tetap tidak akan menjadi kekuatan besar jika kita tidak ada kebersamaan dan persatuan masyarakat. Persatuan masyarakat menjadi penting, karena dalam dunia yang bagaimanapun, sebuah perjuangan hanya akan sampai kepada tujuan jika ada semangat kebersamaan (Socials Voluntarism), baik secara politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Sebuah perjuangan tanpa persatuan masyarakat (Societal Cohesiveness) akan sulit untuk tercapai, terutama jika berhadapan dengan globalisasi. Hal inilah yang secara terus menerus harus ditumbuhkan oleh masyarakat NTB, dari kelompok manapun.

Jika unsur-unsur diatas kita siapkan dengan baik, dan berjalan sebagaimana mestinya, maka globalisasi atau sebuah dunia tanpa batas (borderless) bukanlah suatu yang mengerikan, tetapi justru sebuah dunia yang menarik, dimana kita semua akan dapat memberi dan mentransfer secara berimbang dalam kawah yang sama.

Terlepas dari itu, perbaikan-perbaikan pada semua lini dan kelengkapan-kelengkapan lain juga perlu dimantapkan, khususnya oleh Indonesia karena bagaimanapun yang menjadi pusatnya adalah kebijakan-kebijakan negara yang mendukung munculnya kekuatan masyarakat dalam menghadapi tantangan dan mengambil peluang-peluang besar. Globalisasi yang selama ini juga sering dilihat sebagai instrumen bagi negara-negara yang besar dan berkuasa untuk mempertahankan dominasi mereka di dunia memicu penolakan bagi masyarakat non-Barat untuk menyikapi perkembangan masalah ini bersama. Salah satu cara untuk menghindari kondisi tersebut adalah dengan membangun kerjasama yang kokoh antara negara-negara di kawasan yang sama yang umumnya memiliki karakteristik serupa. Kerjasama yang kuat di antara negara-negara dalam satu kawasan dapat memberi kepercayaan diri yang kuat serta posisi tawar yang lebih besar dalam berinteraksi dengan negara atau kawasan lain di dunia. Dalam perspektif ini, regionalisasi atau kerjasama yang lebih besar di tingkat kawasan, bisa dilihat sebagai sebuah upaya untuk mengurangi dampak negatif dari globalisasi. Integrasi dan keterbukaan ekonomi di tingkat kawasan - di negara-negara ASEAN disebut dengan ASEAN Free Trade Area (AFTA) - bisa dilihat sebagai sebuah ajang latihan bagi negara-negara tersebut sebelum bergerak menuju integrasi lebih luas di tingkat global.

Referensi

Candraningrum, Dewi. Kematian Perempuan dalam Produk Kebijakan Pemerintah, cited from Jurnal Perempuan.com 5/6/2006.

Chia Siow Yue, 2001. ”Globalization and the Challenge for South East Asia”, keynote speech dalam The Asian International Forum, Fukuoka, Jepang, 12-15 November.

Pangestu, Mari. Syahrir, Perdana, Ari A. (penyunting), 75 tahun Suhadi Mangkusuwondo: Indonesia dan Tantangan Ekonomi Global, Centre for Strategic & International Studies, Jakarta, 2003.

Thoha, Mahmud. Globalisasi, Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan, Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E – LIPI), Jakarta, 2001.

Wibowo, I. ”Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan” laporan khusus dari International Forum on Globalization, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003.

Zainal, M. Rusli. Peluang dan tantangan Melayu Riau dalam Era Globalisasi, Riau, 2007

*****

Penulis:

Renny Miryanti adalah Alumni Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Politik, Konsentrasi Ilmu Hubungan Internasional, UGM, Yogyakarta.